Aturan tak Jelas, Uang Pungut dari Premium dan Solar Rawan Dikorupsi

jpnn.com - JAKARTA – Rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli rakyat, mendapat sorotan pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
Marwan mengatakan, pemerintah memang harus menjelaskan rencana pungutan Dana Ketahanan Energi secara detil.
Sebab, hingga saat ini pun masih banyak ketidakjelasan yang menyertainya. ''Aturan mainnya harus jelas dulu, sebab kalau tata kelola tidak jelas, rawan terjadi KKN (korupsi kolusi nepotisme),'' katanya kemarin.
Menurut Marwan, tata kelola dana pungutan harus benar-benar transparan, mulai dari mekanisme pemungutan, penyimpanan, penggunaan, hingga pengawasannya.
''Pemerintah bisa mencontoh penerapan skema Dana Ketahanan Energi di beberapa negara lain,'' ucapnya.
Kementerian ESDM mengestimasi Dana Ketahanan Energi yang bisa dikumpulkan per tahun berkisar Rp 15 triliun.
Itu berasal dari pungutan Rp 300 per liter untuk solar yang konsumsinya tahun depan diperkirakan 16 juta kiloliter, serta Rp 200 per liter untuk premium dan bahan bakar tertentu lainnya yang konsumsinya diperkirakan 51 juta kiloliter.(wir/owi)
JAKARTA – Rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli rakyat, mendapat sorotan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Dukung UMKM di Bekasi dan Makassar Tembus Pasar Ekspor Lewat Kegiatan Ini
- Epson Mobile Projector Cart Raih Penghargaan Best of the Best di Red Dot Design Awards 2025
- Resmi Meluncur, Master Bagasi Siap Jembatani Produk Lokal Tembus Pasar Global
- Kenaikan Harga Emas Turut Memengaruhi HPE Konsentrat Tembaga
- Herman Deru Siapkan Bantuan Rp 50 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan di Musi Rawas
- Harga Emas Antam Hari Ini, 30 April Turun Tipis, Jadi Sebegini