Aturan Teknis Rekrutmen PPPK Dianggap Belum Jelas

jpnn.com, BATANGHARI - Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah, dengan tegas menyatakan tidak akan membuka pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 karena tidak mempunyai anggaran.
“Anggaran APBD kita sudah berjalan, jadi, tidak ada alokasi untuk PPPK itu,” tegasnya.
Kepala BKPSDM Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, hampir semua daerah tidak melaksanakan penerimaan PPPK tahap 1 ini karena tidak ada anggaran.
“Jika akan dilakukan perubahan anggaran, ada mekanisme yang harus dilalui sesuai aturan dan memerlukan waktu untuk prosesnya, sehinnga sangat sulit proses penerimaan PPPK tersebut jika tetap dilakukan di bulan Februari 2019,” ujarnya.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Ungkap Fakta Baru setelah Buka sscasn.bkn.go.id
“Aturan-aturan teknis penerimaan PPPK sampai saat ini belum jelas,” akunya.
Waldi Bakri, Kepala BKPSDM Sarolangun mengatakan, Sarolangun tidak merekrut PPPK tahap 1 karena APBD sudah berjalan.
Aturan teknis rekrutmen PPPK dari honorer K2 dianggap belum jelas, masalah anggaran juga masih menjadi polemik.
- Ratusan Lulusan PPG Prajabatan Jateng Berpeluang Lolos Seleksi Administrasi PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Maret, Jutaan Guru termasuk PPPK dan Honorer Terima 5 Kali Gaji, Oye
- Pemkab Cirebon Menyiapkan Rp 43 Miliar untuk Pembayaran Gaji PPPK
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo