Aturan USBN Delapan Mapel di SD Belum Juga Terbit
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan pelaksanaan USBN merupakan sebuah kebijakan yang ironi. Dia masih ingat tahun lalu Kemendikbud berupaya memoratorium ujian nasional (Unas).
Tetapi sekarang malah menambah jumlah mata pelajaran USBN di jenjang SD. Meskipun USBN soal dari Kemendikbud hanya 25 persen, tetap ada intervensi pemerintah pusat.
Indra mengatakan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang pelaksanaan USBN delapan mapel di SD itu.
Dia khawatir jika nanti pelaksanaannya di daerah menjadi kacau. Kemendikbud bisa saja lepas tangan dengan alasan SD adalah kewenangan daerah.
Diantara yang menjadi potensi persoalan di daerah adalah anggaran. Indra mengatakan pada umumnya APBD 2018 sudah diketok palu November tahun lalu.
Belum tentu di dalam APBD 2018 disiapkan anggaran untuk membuat soal USBN untuk delapan mapel. Dia khawatir ujungnya sekolah bakal memungut uang ujian kepada wali murid.
’’Pengelolaan pendidikan perlu ada cetak biru,’’ katanya. Selama pelaksanaan USBN untuk delapan mapel di SD itu masuk cetak biru, dia mengatakan masih bisa ditoleransi.
Tetapi jika USBN untuk delapan mapel itu kebijakan seporadis atau dadakan, dia khawatir tidak berjalan mulus sampai di daerah. (wan)
Ketua BSNP Bambang Suryadi menyatakan, pelaksanaan USBN di SD untuk delapan mata pelajaran tingga menunggu Permendikbud.
- Bahasa Palembang Masuk Mata Pelajaran Tahun Ajaran 2024
- BPIP: Pancasila Harus Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah, Begini Alasannya
- Bikin Ribet Siswa, Pengamat: Cukup Satu Mata Pelajaran di Kurikulum Nasional
- Sejarah Jadi Mata Pelajaran Pilihan, Begini Repons Mbak Retno
- PDIP Anggap Mata Pelajaran Sejarah Sangat Penting, Haram Disunat
- PP-MSI Desak Kemendikbud Jadikan Sejarah Mapel Wajib di Sekolah