Atururi-Katjong Dituding Sebar Duit

Atururi-Katjong Dituding Sebar Duit
Atururi-Katjong Dituding Sebar Duit
Para penggugat juga mengaku menemukan fakta-fakta tentang adanya mobilisasi uang dilakukan dengan cara menyerahkan uang antara Rp50 juta sampai Rp100 juta kepada setiap kepala kampung atau kepala distrik di berbagai kabupaten se-Provinsi Papua Barat. "Mobilisasi politik uang dilakukan secara besar-besaran di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat," ucap Asrun.

Selain itu, pasangan terpilih dituding telah melibatkan aparat birokrasi untuk mendukungnya sebagai pemenang. Hal itu, kata Asrun, diketahui berdasarkan komposisi tim pemenangan dan dikaitkan dengan bantuan dana pemantau pemilukada yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kota Sorong, Asisten III Sekda kota Sorong, Sekertaris Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Sorong, Kepala Distrik Sorong Utara, dan Kasie Pemerintahan Sorong Timur.

"Adanya pergerakan seluruh pejabat pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai tim sukses pemenangan pasangan nomor urut tiga," tandasnya. (kyd/jpnn)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan sengketa Pemilukada Provinsi Papua Barat yang diajukan tiga pasangan calon yaitu, pasangan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News