Audit BPK Diabaikan, KInerja Pemerintahan Stagnan

JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengakui berbagai temuan lembaga tinggi negara itu tentang penyalahgunaan APBN dan APBD hingga kini tidak berdampak terhadap kinerja pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, hasil audit BPK sering hanya dianggap dokumen dan tidak dijadikan sebagai salah satu cara mengevaluasi kinerja unit-unit kerja di pemerintahan.

"Mestinya berbagai temuan BPK tersebut bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan RAPBN dan RAPBD tahun berikutnya. Ini salah satu usulan dari BPK agar DPR dalam membahas RUU Keuangan Negara bisa mengakomodasinya," kata Ali dalam diskusi Forum Legislasi bertema "RUU Keuangan Negara" di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (5/3).

Dikatakannya, diabaikannya temuan BPK  juga berimplikasi negatif terhadap upaya-upaya penegakkan hukum. "Yang salah tetap saja mengulangi kesalahannya tanpa sedikit ada upaya evaluasi menuju suatu perbaikan," kata mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu.

Karenanya Ali menyarankan DPR untuk memperluas pengertian keuangan negara yang saat ini hanya didefinisikan sebatas APBN. Menurut Ali, paham yang menganut bahwa kekayaan negara itu hanya menitikberatkan pada APBN tahun berjalan adalah pemahaman yang sudah ketinggalan.