Audit BPK, Dorong Good Governance

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ditujukan untuk mendukung good governance penyelenggaraan negara, mewujudkan akuntabilitas Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya.

“Akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program,” tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman saat memimpin Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Menurut Irman, penyampaian hasil pemeriksaan BPK terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD, khususnya pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Bagi DPD yang mengawasi pelaksanaan UU APBN, hasil pemeriksaan BPK merupakan masukan berharga dalam menilai kinerja Pemerintah,” jelasnya.

Penilaian kinerja Pemerintah khususnya menyangkut apakah anggaran belanja yang disediakan benar-benar digunakan untuk pencapaian tujuan yang diprogramkan. Penilaian selanjutnya dijadikan masukan dalam menyusun pertimbangan DPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun RUU APBN.