Audit BPK Temukan Bukti Adanya Mafia BBM di PLN

Karena itulah Panja yang sejak lama mencium ketidakberesan ini, sejak 26 Oktober 2010 meminta BPK untuk melakukan audit tertentu untuk meluruskan praktik-praktik mafia dalam penggunaan energi pembangkit PLN dan juga yang lainnya.

"Sayangnya audit yang dilakukan BPK harus mengkonfrontir banyak pihak seperti PLN, BUMN, Pertamina, Pemasok energi dan lain-lain sehingga hasil audit yang kita harapkan tuntas terpaksa baru selesai bulan depan," kata politisi dari PDI Perjuangan itu.

Rapat konsultasi Panja Sektor Hulu Listrik dengan Ketua BPK, diikuti juga Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pimpinan dan anggota Komisi VII sebanyak 10 orang. Pertemuan dilakukan secara tertutup sekitar satu jam.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menambahkan bahwa salah kelola yang terjadi pada PLN menunjukan adanya praktik mafia BBM yang telah lama berlangsung. Hal ini dibuktikan penggunaan BBM bersubsidi untuk sejumlah pembangkit yang sebenarnya dapat menggunakan jenis energi lain, seperti batubara, gas bahkan air. Penggunaan BBM bersubsidi empat kali lebih tinggi harganya dibanding energi lain.