Audit HIN, DPR Diminta Bentuk Pansus

JAKARTA - Ketua Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mendesak Komisi XI DPR RI segera membentuk Pansus Audit PT Hotel Indonesia Natour (HIN) bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak membentuk Komite Etik terkait tidak tidak dilakukannya audit rutin terhadap PT HIN sejak tahun 1998.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus menilai, sikap Komisi XI membentuk Pansus Audit tersebut sangat penting agar BPK tidak dengan sewenang-wenang melakukan atau tidak melakukan audit rutin sebab Undang-Undang  BPK sudah mengamanatkan demikian.

Menurut Iskandar, pihaknya mensinyalir ada kerugian Negara akibat pembangunan kawasan gedung, perkantoran, pertokoan dan apartemen Kempinski di kompleks bundaran Hotel Indonesia yang dibangun dengan model Build Operate and Transfer (BOT) antara Hotel Indonesia Natour (PT HIN) dengan pihak group PT Djarum.

"Kami menduga BPK sejak 1998 sengaja tidak melakukan audit rutin terhadap penggunaan dan atau pengelolaan uang Negara pada PT HIN sehingga timbul berbagai persoalan yang melilit PT HIN saat ini," kata Iskandar Sitorus di Jakarta, Sabtu (26/11).