Audit Janggal dan Menyimpang di Kasus BLBI
Jumat, 21 September 2018 – 21:09 WIB
"Kewajiban yang Rp28,4 triliun itu dibayar SN secara tunai setara Rp.1 triliun, dan sisanya dengan penyerahan aset-aset miliknya berupa sejumlah perusahaan," ujar Otto.
"Jadi kewajiban SN timbul karena dia menandatangani MSAA. Tanpa adanya MSAA, SN sebagai pemegang saham tidak punya kewajiban untuk membayar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu," tambah Otto lagi. (dil/jpnn)
Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang mengadili perkara Syafruddin Temenggung memperhatikan betul detail
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- WTP Bisa Dibeli, Audit BPK Sulit Dipercaya
- Singgung Temuan BPK di Sidang Paripurna, Rieke PDIP Minta Pembatalan Tapera
- Akbar Sitorus
- Pemkab Lombok Tengah Optimistis Bisa Kembalikan Kelebihan Bayar Sesuai Audit BPK
- BPK Audit Pengelolaan Keuangan Polda Bali, Irjen Putu Jayan Berkata Begini