Audit Kendor, Peluang Honorer Bodong jadi PPPK 2024 Tetap Menganga

Padahal, salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Azwar Anas, BKN, dan sejumlah instansi terkait lainnya di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 September 2023, ialah audit data honorer dilakukan secara menyeluruh, bukan acak.

Hal tersebut tertuang di poin 3 kesimpulan raker pada 2023 itu, yang menyatakan: Komisi II DPR RI meminta kepada KemenPAN-RB melakukan audit menyeluruh terkait data honorer/non-ASN dengan melibatkan BKN dan BPKP.”

Poin tersebut masuk kesimpulan raker, atas permintaan MenPAN-RB Azwar Anas agar pihaknya diberi amanat oleh Komisi II DPR untuk melakukan audit data honorer secara menyeluruh.

Saat itu Anas menegaskan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dari proses seleksi PPPK, meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi.

“Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di-takedown,” tegas MenPAN-RB Anas.

Menteri Anas juga mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit secara acak, telah menemukan data honorer tidak valid. Padahal, data honorer sudah dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Karena itu perlu dilakukan audit honorer secara menyeluruh agar didapatkan data valid. Audit dilakukan juga demi honorer asli, yang sudah lama mengabdi dengan gaji yang tidak seberapa.

Jangan sampai malah honorer bodong yang menjadi ASN PPPK.