Australia Abaikan Penanganan Kesenjangan di Kalangan Aborigin
Pemerintah Australia "mengabaikan" kebijakan Closing the Gap yang bertujuan memperbaiki kehidupan penduduk aborigin. Demikian terungkap dalam review atas kebijakan ini 10 tahun setelah diluncurkan.
Poin Utama:
- Review kebijakan Closing the Gap menyebut Pemerintah Australia mengabaikan kebijakan setelah 5 tahun
- Laporan menyebut pihak perdana menteri dan birokrat senior menghentikan progres pelaksanaan kebijakan ini
- Pemuka warga aborigin akan bertemua perwakilan pemerintah untuk membicarakan pemberlakuan kembali kebijakan ini
Kebijakan tersebut dibuat di bawah pemerintahan PM Kevin Rudd pada tahun 2008. Tujuannya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja antara warga aborigin dan non-aborigin.
Laporan tahunan untuk tahun lalu menunjukkan enam dari tujuh tindakan utama tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Pemerintahan PM Turnbull saat ini mempertimbangkan untuk merombak target-target tersebut.
ABC mendapatkan informasi bahwa kantor Departemen Perdana Menteri sedang mempertimbangkan target baru bagi hukum dan perlindungan anak-anak.
Close the Gap Steering Committee - koalisi organisasi non-pemerintah - menyatakan diperlukan komitmen baru untuk mengakhiri ketimpangan.
Kajian komite tersebut menyatakan: "pihak perdana menteri, menteri urusan aborigin, dan birokrat senior semuanya telah menghentikan progres yang diharapkan penduduk asli."
"Setelah komitmen pendanaan dibuat untuk strategi Closing the Gap ... strategi tersebut secara efektif diabaikan dengan pemotongan dana besar-besaran, lebih dari $ 530 juta, dilakukan pada kementerian aborigin dalam anggaran tahun 2014," jelasnya.
- Sebuah Gelombang Besar yang Menerjang Asia
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan Masih Ancam negara Bagian Victoria di Australia
- Dunia Hari Ini: 51 Pria Dijatuhkan Hukuman Atas Kasus Pemerkosaan Prancis
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing
- Dunia Hari Ini: Australia Terbangkan Warganya Keluar Vanuatu
- Pemakai Narkoba di Indonesia Kemungkinan Akan Dikirim ke Rehabilitasi, Bukan Penjara