Australia Akan Larang Perdagangan Domestik Gading Dan Cula Badak Mulai Akhir 2019

Australia Akan Larang Perdagangan Domestik Gading Dan Cula Badak Mulai Akhir 2019
Australia Akan Larang Perdagangan Domestik Gading Dan Cula Badak Mulai Akhir 2019

Australia akan melarang perdagangan domestik gading gajah dan cula badak. Para menteri lingkungan dari seluruh negara bagian dan teritori akan membahas penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan ini mulai akhir tahun mendatang.

Pada bulan September tahun lalu, komite penegakan hukum Parlemen merekomendasikan larangan perdagangan domestik gading gajah dan cula badak ini dengan pengecualian untuk beberapa barang antik dan piano dengan tuts yang terbuat dari gading yang dibuat sebelum tahun 1970-an

Aktivis advokasi pelarangan perdagangan domestik gading dan cula badak ini mengatakan bahwa penerimaan Australia atas perdagangan ini telah memicu perburuan spesies gajah dan badak yang terancam punah di luar negeri, dan dikhawatirkan para pembeli di Australia akan memandang produk yang dijual di Australia itu sebagai produk yang legal.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan sulit untuk memastikan berapa total nilai perdagangan ilegal gading dan cula badak setiap tahunnya, tetapi pasar satwa liar ilegal yang lebih luas bernilai hingga US $ 23 miliar per tahun.

Lembaga Dana Internasional untuk Kesejahteraan Hewan mengatakan kepada UNODC sekitar 20.000 hingga 50.000 gajah dibunuh untuk diambil gadingnya setiap tahun, sementara lebih dari 1.000 badak dibunuh untuk diambil tanduknya pada tahun 2017.

Delegasi Australia untuk Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) mengumumkan komitmen Australia ini pada KTT ke-18 di Jenewa.

"Australia telah memastikan bahwa semua perdagangan internasional kami mematuhi peraturan CITES secara ketat," kata Menteri Lingkungan Hidup Sussan Ley dalam sebuah pernyataan.

"Pasar domestik Australia tidak mewakili ancaman utama terhadap perdagangan gading dunia, tetapi penting untuk memastikan tidak ada lubang kebocoran yang dapat mendorong aktivitas ilegal oleh mereka yang berusaha menghindari prinsip-prinsip CITES."

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News