Australia Ancam Boikot, KBRI Mulai Empot-Empotan
JELANG eksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, situasi hubungan Australia dan Indonesia memanas. Pemerintah Australia, melalui Menteri Luar Negeri Julie Bishop disebut sudah mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk memboikot Indonesia sebagai tujuan wisata.
Respons dari pemerintah Indonesia tak begitu kentara. Namun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Jumat (13/2), diam-diam sudah memasang kuda-kuda karena mulai gelisah alias empot-empotan.
Mereka mengeluarkan imbauan kepada WNI maupun diaspora Indonesia di Australia untuk meningkatkan kewaspadaaan berkenaan dengan situasi akhir-akhir ini.
KBRI memang tidak menyebut secara spesifik situasi yang dimaksudkan. Namun melihat timing-nya, imbauan ini berdekatan dengan jelang eksekusi duet Bali Nine.
Dalam beberapa minggu terakhir, perkembangan mengenai kasus Chan dan Sukumaran banyak menghiasi media Australia terutama berkenaan dengan kemungkinan mereka akan dieksekusi.
Dikutip dari situs Setkab, Juru Bicara KBRI di Canberra, Sade Bimantara mengatakan pihaknya sudah menerima ribuan korespondensi mengenai perkembangan tersebut. "Kami menerima ribuan korespondensi itu dalam bentuk surat, email, telepon, dan yang lainnya, yang akan kami teruskan ke Jakarta,” kata Bimantara.
KBRI meminta agar WNI untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu mencermati perkembangan situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana.
KBRI juga meminta agar WNI dan Diaspora Indonesia di Australia selalu membawa tanda pengenal yang masih berlaku, seperti paspor, kartu mahasiswa, bukti identitas lainnya, dan selalu mengindahkan peraturan setempat.
JELANG eksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, situasi hubungan Australia dan Indonesia memanas. Pemerintah Australia, melalui
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?