Australia dan AS Sadap Firma Hukum Wakil Pemerintah RI

jpnn.com - NEW YORK - Lembaga intelijen Australia dan Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat disebut pernah melakukan penyadapan terhadap firma hukum di negeri Paman Sam yang tengah mewakili pemerintah Indonesia. Penyadapan pada 2013 itu dilakukan karena Indonesia tengah terlibat sengketa dagang dengan AS.

Hal itu diketahui dari dokumen yang dibeber mantan rekanan NSA, Edward Snowden sebagaimana dimuat harian New York Times, Sabtu (15/2). Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa intelijen Australia di Directorate Signal Defence menyadap sebuah firma hukum yang mewakili Indonesia dalam sengketa perdagangan dengan AS pada Februari 2013.

Selanjutnya, hasil sadapan itu ditawarkan ke NSA, Menurut laman BBC, Minggu (16/2) intelijen Australia menyatakan bakal berbagi informasi dengan NSA terkait pembicaraan rahasia antara pihak Indonesia dengan kantor firma hukum yang ditunjuk.

Hanya saja memang tidak dijelaskan lebih rinci tentang sengketa perdagangan yang dimaksud. Hanya saja, pada saat itu Indonesia memang tengah terlibat dalam sejumlah sengketa dengan AS. Salah satunya terkait  larangan rokok kretek dan ekspor udang.

Menurut New York Times, firma hukum itu adalah Mayer Brown yang berkantor di Chocago. Mayer mengatakn pada saat itu telah mengingatkan pemerintah Indonesia tentang aksi penyadapan itu.

Sementara Perdana Menteri Australia, Tony Abbot menolak untuk mengkonfirmasi dugaan dokumen tersebut. Dia kembali menyatakan bahwa intelijen negaranya digunakan hanya untuk melindungi warga negara dan warga negara lain. "Kami tentu tidak menggunakannya untuk tujuan komersial," kata Abbot .

Kasus penyadapan itu semakin menambah daftar panjang daftar ‘dosa’ Australia terhadap Indonesia. Sebelumnya Australia juga ketahuan menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan orang-orang dekatnya, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono. Indonesia bahkan sampai menangguhkan kerjasama militer dengan Australia karena kasus itu.(esy/jpnn)