Australia Diminta Ikut Mengawasi Aksi Densus 88 di Papua
"Maka apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," ujar Mahfud.
Undang-undang anti-terorisme di Indonesia memberikan otoritas yang lebih kuat, termasuk menahan tersangka selama beberapa minggu tanpa dakwaan resmi.
Akankah pasukan yang dilatih oleh Australia terlibat?
Penunjukan anggota TPNPB-OPM sebagai "teroris", sebelumnya dicap sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB oleh Indonesia, telah memungkinkan peningkatan penempatan pasukan elit kontra-terorisme yang dilatih oleh Australia ke Papua.
Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan unit yang disebut Detasemen 88 itu "pasti akan terlibat" dalam menangani kasus "terorisme" terhadap orang Papua.
"Ya, tentunya pasti ada pelibatan," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/05).
Menurutnya, pelibatan Densus 88 ke Papua tinggal menunggu instruksi.
Dengan demikian, Densus 88 akan bergabung dengan Satgas Nemangkawi, yang saat ini masih terus berjalan dalam pemberantasan KKB.
Detasemen 88 menerima beberapa pelatihan dari Polisi Federal Australia (AFP) melalui fasilitas penegakan hukum gabungan Australia-Indonesia yang berbasis di Jakarta.
Salah satu implikasi dari label teroris yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) adalah pelibatan Densus 88 di Papua yang dilatih dan menerima bantuan dari Polisi Federal Austr
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dunia Hari Ini: Menang Pilpres, Donald Trump Lolos dari Jerat Hukum
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu