Australia Diminta Ikut Mengawasi Aksi Densus 88 di Papua

"Baik para pemimpin Papua pro-kemerdekaan dan kelompok pendukung mereka di Australia dan di tempat lain, telah mencoba berkampanye tentang masalah ini," kata Dr Chauvel.

"Karena pemberitaan yang dihasilkan olehnya bisa menjadi masalah yang berpotensi memalukan bagi Pemerintah Australia."

'Jumlah pasukan di luar kontrol'

Yuliana Langowuyo dan organisasi yang dipimpinnya adalah salah satu yang menolak label teroris pada TPNPB-OPM karena dengan label itu menurutnya akan "semakin menjustifikasi keberadaan pasukan ini di wilayah-wilayah pegunungan, tempat selama ini operasi militer selalu dilakukan."

"Kemarin-kemarin kan kita dengar sudah ada polisi, sudah ada Brimob, sudah ada tentara, Kopassus, dan lain-lain. Tetapi kalau sudah ada label teroris itu kan berarti akan ada pasukan yang baru, yaitu Densus 88."

Yuliana khawatir,  pasukan yang jumlahnya tidak pernah diketahui dengan pasti ini di luar kontrol,.

"Terutama jika mereka ada di kampung-kampung, jika terjadi kekerasan terhadap warga sipil atau lainnya, itu sama sekali lepas dari kontrol dan pengetahuan lembaga-lembaga HAM, termasuk lembaga gereja seperti kami. "

"Dengan bertambahnya aktor baru lagi, dalam hal ini Densus 88, maka akan semakin banyak pasukan di sini, yang tidak bisa kami ketahui keberadaannya, misalnya di wilayah-wilayah terpencil seperti di Puncak, secara spesifik di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, dan Nduga saat ini," ujarnya.

Namun Dr Chauvel tidak percaya label itu sendiri "akan mengubah sifat kekerasan", yang terus meningkat sejak 2018, tetapi dia mengatakan itu akan semakin memperkuat aktivitas militer di provinsi Papua dan Papua Barat.