Australia Diminta Lebih Tegas Sikapi Ekstradisi Hong Kong-China
Komunitas Hong Kong di Australia telah mendesak Pemerintah Federal untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap perubahan undang-undang ekstradisi yang kontroversial di wilayah itu. Komunitas tersebut menggambarkan tanggapan Australia sejauh ini "terlalu lunak".
Poin utama:
• Sejumlah petisi dengan 5.000 tanda tangan dikirimkan ke Departemen Luar Negeri Australia• Ada kekhawatiran warga negara Australia bisa diekstradisi ke China dari Hong Kong
• Warga di Hong Kong akan melanjutkan aksi berikutnya di depan Dewan Legislatif pada hari Rabu (12/6/2019)
Legislatif Hong Kong mendorong amandemen hukum yang akan memungkinkan transfer kasus per kasus dari warga di Hong Kong ke negara-negara yang tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan wilayah itu, termasuk China, meskipun ada protes besar di kota itu pada hari Minggu (9/6/2019).
Seorang juru bicara Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengeluarkan pernyataan kepada ABC yang mengatakan bahwa "Pemerintah Australia menaruh perhatian besar pada amandemen yang diusulkan" dan
"Konsul Jenderal Australia di Hong Kong telah membicarakan masalah ini dengan pejabat senior di Pemerintahan Hong Kong".
Photo: Sekitar 3000 pengunjuk rasa turun ke jalanan Sydney mendukung aksi tolak ekstradisi di Hong Kong. (Supplied: Jane Poon)
Namun pemimpin komunitas Hong Kong di Melbourne, Jane Poon, mengatakan kepada ABC pernyataan itu terlalu lemah.
"Kami pikir itu masih belum cukup. Intensitas perhatian masih belum cukup untuk mencerminkan keseriusan peristiwa sebelumnya," katanya.
- Jumlah Penularan Kasus HMPV Terus Bertambah di Tiongkok, Virus Apa Ini?
- Dunia Hari Ini: Facebook dan Instagram Akan Berhenti Menggunakan Mesin Pengecek Fakta
- Dunia Hari Ini: PM Kanada Justin Trudeau Mundur karena Popularitasnya Menurun
- Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Menyasar Anak Indonesia di Pedalaman
- Dunia Hari Ini: Etihad Batal Lepas Landas di Melbourne karena Gangguan Teknis
- Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025