Australia, Indonesia, ASEAN Memberikan Tanggapan Soal Kudeta Militer di Myanmar

Kemenlu mengatakan hal ini sebagai upaya agar "situasi tidak semakin memburuk".

Sementara itu ASEAN mengatakan akan terus melihat perkembangan politik terkahir di Myanmar, sambil mengingatkan negara-negara anggotanya soal Piagam ASEAN.

"Kami mengingatkan tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Piagam Asean, termasuk kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan secara fundamental," demikian dikutip dari situs resmi Asean.

ASEAN yang kini diketuai oleh negara Brunei Darrussalam juga meminta agar adanya perbincangan dengan semua pihak dan rekonsiliasi untuk bisa menormalkan situasi.

"Kami tegaskan bahwa stabilitas politik di negara-negara anggota ASEAN sangat penting untuk mencapai kedamaian, kestabilan, dan kesejahteraan komunitas ASEAN."

Australia pantau dengan 'serius' tapi belum ambil tindakan

Menurut dokumen yang ada, Australia sudah terlibat dalam 'program dengan Myanmar dengan fokus pada bantuan kemanusiaaan, pelatihan penjaga perdamaian, latihan berbahasa Inggris, dan pendidikan serta profesionalitas perwira."

Manny dari Human Rights Watch mengatakan program ini seharusnya dihentikan segera karena militer mengambil kekuasaan secara tidak sah.

"Kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Myanmar, dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa." katanya.