Australia Intens Sadap Pembicaraan Telepon SBY

jpnn.com - SYDNEY - Lembaga intelijen Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lingkaran dekatnya. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen Edward Snowden, bekas kontraktor Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) seperti diberitakan harian The Age di Australia, hari ini.

The Age menulis dokumen itu bakal meningkatkan ketegangan antara Indonesia dengan Australia. Dilaporkan bahwa telik sandi di negeri Kanguru itu berupaya mendengarkan percakapan pribadi melalui telepon antara SBY dengan istri, penasihat terdekat dan para menterinya.

Berdasarkan dokumen yang dibuat November 2009, lembaga intelijen Australia yang menyadap pembicaraan SBY dengan orang-orang dekatnya adalah Defense Signal Directorat (DSD) dan Departemen Pertahanan. Target penyadapan di antaranya Wakil Presiden Boediono yang belum lama ini mengunjungi Australia, Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selain itu, penyadapan juga meliputi pembicaraan SBY dengan Dino Patti Djalal yang kala itu masih menjadi Juru Bicara Kepresidenen urusan Luar Negeri. Hatta Rajasa pun juga masuk dalam sadapan Australia itu.

Dalam documen berklasifikasi Top Secret itu, DSD menulis laporan bertitel ''IA Leadership Targets + Handsets'' yang berisi nomor-nomor telepon SBY dan lingkaran dekatnya yang musti disadap. Salah satu detail pembicaraan yang diungkap misalnya dalam laporan bertitel "Indonesia Presiden Voice Events" selama 15 hari pada November 2009, lengkap dengan grafis panggilan telepon Nokia yang digunakan Presiden SBY.

Namun, Perdana Menteri Australia, Tony Abbot menolak berkomentar tentang laporan itu. "Pemerintah tidak pernah berkomentar khusus tentang masalah-masalah intelijen. Sudah menjadi tradisi panjang politik persuasi kedua negara dan saya tak ingin mengubahnya," ucapnya.

Pekan lalu, Wapres Boediono dalam lawatannya ke Canberra, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat concern dengan pemberitaan tentang penyadapan terhadap para pejabat Indonesia.  Menurutnya, harus ada sistem agar informasi inteljen dari masing-masing pihak tidak digunakan oleh pihak lain.(ara/jpnn)