Australia Kritik Peradilan Anak Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Australia menilai Indonesia belum memiliki sistem peradilan yang ramah untuk anak. Berdasarkan penelitian AusAID dan Unicef, 85 persen anak berusia kurang dari 18 tahun yang menjalani proses peradilan mendapatkan hukuman penjara. Mayoritas disebabkan kasus kriminal ringan.

"Di Indonesia, terdapat lebih dari tujuh ribu narapidana anak. Lebih dari 60 persen menjalani hukuman lebih dari setahun di penjara," ujar Wakil Duta Besar Australia Paul Robilliard dalam peringatan Hari Anak Nasional di Taman Menteng, Jakarta, Sabtu (23/7).

Paul menyesalkan Indonesia belum sepenuhnya menerapkan perlindungan bagi anak yang bermasalah secara hukum, termasuk diantaranya menyediakan akses untuk bantuan hukum serta perlakuan yang adil ketika menjalani sistem peradilan.

"Indonesia tidak mempunyai sistem peradilan yang dirancang khusus menangani narapidana anak. Penegak hukum juga menerapkan hukuman keras pada napi anak," terangnya.

Paul mengingatkan Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang perlakuan bagi narapidana anak, termasuk bantuan hukum dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. "Tidak seorang pun diperbolehkan menghukum anak-anak dengan cara yang kejam atau membahayakan," kata dia.