Australia Tak Akan Buka Daftar Lahan Pertanian yang Dimiliki Orang Asing

Kantor Pajak Australia (ATO) menyatakan tidak akan membuka daftar lahan pertanian di Australia yang dimiliki orang asing, dengan alasan kerahasiaan. Di sisi lain pemerintah telah berjanji akan lebih transparan dalam isu kepemilikan lahan oleh orang asing.

Daftar kepemilikan lahan pertanian itu dibuat oleh Pemerintah Koalisi mulai akhir tahun lalu, di tengah desakan perlunya pemerintah mimiliki lebih banyak informasi mengenai kepemilikan asing.

Daftar itu kini mengharuskan seluruh pemilik asing atas lahan pertanian Australia untuk mendaftarkan diri pada ATO. Pembelian lahan baru diwajibkan mendaftarkan diri ke ATO paling lambat 30 hari setelah transaksi.

Federasi Petani Nasional (NFF) menyatakan daftar tersebut seharusnya bisa diakses oleh publik namun kini ABC bisa memastikan bahwa pihak ATO hanya akan membuka ringkasan daftar itu bukan secara terperinci.

ATO diharapkan menyampaikan laporan ringkasan tersebut ke pemerintah pada Juli mendatang.

Pada September 2015, Ketua Partai Nasional Barnaby Joyce menyatakan kepada parlemen bahwa daftar tersebut akan menjadi peta untuk mengetahui "siapa memiliki apa" di seluruh lahan pertanian Australia.

Namun kini juru bicara ATO kepada ABC mengatakan pihaknya akan melanggar hukum jika membuka keseluruhan isi daftar tersebut.

"Menurut aturan kerahasiaan dalam UU Pajak, pihak ATO tidak boleh membuka urusan wajib pajak individu atau wajib pajak perusahaan," katanya.