Australia Tambahkan Informasi Soal KUHP Indonesia di Travel Advisory Bagi Warganya

"Makanya bukan pariwisata yang kita khawatirkan, tapi berkurangnya ruang berpikir kritis." 

Intan mencontohkan pasal larangan tentang pengetahuan tertentu yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. 

"Gagasan tersebut bisa berupa apa saja, seperti gagasan kemerdekaan Papua Barat, yang bisa dimaknai berseberangan dengan persatuan bangsa dalam Pancasila."

Meski undang-undang mengizinkan diskusi ini dilakukan di universitas dan lembaga penelitian, menurut Intan tidak mudah untuk menyelenggarakan diskusi publik yang kritis sehingga pengetahuan akhirnya hanya akan dapat diakses oleh elit intelektual, sementara masyarakat dianggap tidak siap untuk ide-ide berbahaya. 

"Dalam hal ini publik sebagai massa yang miskin informasi dan mudah terprovokasi seperti yang digambarkan kediktatoran Suharto dipertahankan, dan ini adalah masalah yang lebih dalam dari hukum ini."