Australia Tolak Tandatangani Komunike Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Fosil

Australia tidak akan ikut menandatangani komunike bersama dalam pertemuan iklim di Paris mengenai penghapusan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil.

Senator dan anggota parlemen nasional Australia khawatir komitmen tersebut dapat mempengaruhi  kebijakan potongan harga bahan bakar diesel senilai miliaran dollar yang diperuntukan bagi petani dan industri tambang dalam negeri. Komunike di Paris ini dijadwalkan akan dipresentasikan malam ini, namun sumber ABC di Pemerintah Federal menyatakan tidak akan ikut menandatangani komunike tersebut. Kabar ini disambut gembira Ketua Partai Nasional, Barnaby Joyce. Ia  mengklaim keputusan ini sebagai kemenangan bagi akal sehat. Industri-industri seperti pertanian, perikanan dan kehutanan saat ini bisa mengakses potongan harga pembelian bahan bakar diesel lewat pengurangan pembayaran cukai. Komunike reformasi subsidi bahan bakar fosil mendorong agar negara-negara di dunia untuk mengurangi secara bertahan subsidi bahan bakar fosil mereka untuk membantu membatasi peningkatan suhu bumi hingga 2 derajat celcius. Namun Partai Nasional menilai pengurangan harga diesel ini bukan subsidi. "Ada pajak yang dikenakan atas penggunaan jalan oleh industri-industri ini, jika Anda tidak menggunakan jalan-jalan publik mengapa Anda harus membayar pajak penggunaan jalan?” kata Senator Barnaby Joyce. Senin Pagi (30/11), Anggota Partai Nasional Liberal George Christensen mendorong pemerintah untuk tidak menandatangani komunike tersebut. "Menandatangani komunike itu merupakan langkah gila. Karena akan membebani biaya produksi dan hanya akan memberi amunisi bagi Partai Hijau untuk menyerang lebih jauh industri batubara,” Christensen. Pemerintah federal awalnya berusaha mengecilkan kekhawatiran kalau komunike itu akan mempengaruhi kebijakan rabat nasional. Penjabat sementara Perdana Menteri, Warren Truss mengatakan apa-apa yang dihasilkan dari pembicaraan di Paris tidak akan berdampak pada skema kebijakan subsidi BBM fosil didalam negeri. Tapi setelah mempertimbangkan masalah ini, Pemerintah Federal Australia akhirnya memutuskan untuk tidak menandatangani dokumen itu sama sekali.