Awak Kapal Nelayan Berbendera Malaysia Diproses Hukum
jpnn.com, MEDAN - Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid mengatakan awak kapal ikan asing (KIA) KHF 1960 berbendera Malaysia yang ditangkap ketika tengah mencuri ikan di Selat Malaka perairan Indonesia saat ini sedang menjalani proses hukum.
"TNI AL khususnya Lantamal I yang berada di jajaran Koarmada I tetap komitmen memberantas tindak pidana di laut, salah satunya pencurian ikan," ujar Rasyid, dalam keterangannya di Mako Lantamal I Belawan, Rabu (19/2).
Ia mengatakan, Lantamal I akan selalu melakukan pengawalan di wilayah Selat Malaka dengan melakukan patroli, baik melalui operasi intelijen maupun operasi laut menggunakan KRI dan kapal patroli.
"Saat ini disinyalir masih banyak pencurian ikan, penyelundupan narkoba dan komoditi luar ke Indonesia melewati jalur perairan," ujar jenderal bintang satu itu.
Rasyid menjelaskan, daerah perbatasan dengan negara asing sangat rawan berbagai macam pencurian dan penyelundupan.
Keberhasilan KRI Kerambit-627 menangkap kapal ikan berbendera asing merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menegakkan hukum di laut.
Ia mengatakan, nakhoda dan ABK KIA KHF 1960 terbukti tertangkap tangan melakukan kegiatan mengambil ikan secara ilegal dengan menggunakan jaring di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
"Kapal ikan asing berbendera Malaysia itu melanggar Pasal 92 Junto Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 Junto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009," katanya.
KRI Kerambit-627 menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia KHF 1960 bertonase 65 GT karena melakukan ilegal fishing (pencurian ikan) di Perairan Zona Economy Ekslusif (ZEE) Indonesia.
- Presiden Prabowo Berangkat ke India, Ini Sejumlah Hal Penting dalam Agendanya
- Wujudkan Akselerasi Digital, Mandiri Remittance Perkuat Layanan Transfer untuk PMI
- Bea Cukai Palembang Lepas Ekspor Perdana 59,4 Ton Kopi ke Malaysia dan Australia
- Oh Ternyata Ini Biang Kerok Pemasangan Pagar Laut Misterius
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Menteri KKP Diminta Selesaikan Dualisme Kepengurusan HNSI