Awal 2009, Sisa BLM Rp1 Triliun Dikucurkan

jpnn.com - “Tak ada dana yang dikembalikan, khususnya BLM tetap akan disalurkan pada awal 2009 mendatang,” ujar Deputi Bidang Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat.

Dikatakannya, hingga 15 Desember 2008 dana BLM yang sudah tersalur pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebesar Rp 3,261 triliun. Sedangkan capaian PNPM Mandiri perkotaan hingga 18 Desember 2008, jumlah kelurahan sasaran tercakup 7.868, 916 kecamatan sasaran, dan alokasi pagu BLM 2008 Rp 932,6 miliar. Alokasi pagu nonBLM Rp 520,5 miliar. BLM yang sudah cair di tahun anggaran 2008 Rp 842,7 miliar atau 90,3 persen dan realisasi nonBLM Rp 444,5 miliar atau 85,3 persen.

Sementara itu jumlah penerima manfaat terdiri 164.249 kelompok masyarakat, 11.318.166 orang penerima manfaat langsung, 44.979 kelompok dari kegiatan dana bergulir, dan 106.550 pekerja langsung pada kegiatan infrastruktur. Menurut Sujana, di daerah perkotaan telah dipekerjakan 241.200 orang pada kegiatan padat karya dan pedesaan sebanyak 685.800 orang.

“Lewat pemberdayaan PNPM Mandiri terjadi penghematan biaya dalam jumlah cukup signifikan, sebesar 30-40 persen dalam pembangunan prasarana desa dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor,” ungkapnya sembari menambahkan, penerima manfaat di daerah perkotaan sebanyak 11.318.166 orang, dan perdesaan lebih dari 1,02 juta orang dari sektor padat karya serta pembiayaan mikro.

Mengenai capaian PNPM di daerah tertinggal dan khusus (DTK) yang meliputi 2496 desa, total BLM sebesar Rp 181 miliar, dan sampai pertengahan Desember 2008 telah disalurkan sebesar Rp 49,3 miliar atau 27,2 persen.

Sementara itu untuk PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), diberikan pada 10.573 desa pertanian di 33 provinsi, 467 kabupaten/kota dengan bantuan sebesar Rp 100 juta per keluarga kelompok tani (gapoktan) per desa. Dana BLM tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada gapoktan yang terlibat sekitar 1,32 juta. Terdapat Rp 43 miliar atau 4 persen yang tidak dapat disalurkan, antara lain dikarenakan wilayah yang sangat terpencil, seperti Papua dan persiapan dokumen setiap gapoktan. (esy)