Awali Masa Sidang Baru, DPR Kebut RUU Pemilu
![Awali Masa Sidang Baru, DPR Kebut RUU Pemilu](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/04/14/6b4cfab36fc65c28f472d5fb164c8413.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengimbau seluruh wakil rakyat di lembaga yang dipimpinnya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas legislasi pada masa persidangan V tahun sidang 2016-2017. Salah satu prioritas DPR di bidang legislasi pada masa sidang kelima 2016-2017 adalah Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Nantinya, UU Pemilu yang baru ini akan menjadi pedoman penyelenggaran pemilihan umum serentak 2019. Karenanya, Novanto mengarapkan RUU Pemilu sudah tuntas pada akhir Mei ini.
"RUU ini sangat penting," ujarnya saat berpidato dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa sidang, Kamis (18/5).
Novanto juga mendorong semua fraksi di DPR segera menindaklanjuti hasil pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK. "Sebagaimana kesepakatan dalam pidato penutupan masa persidangan IV pada 28 April 2019," ujar ketua umum Partai Golkar itu.
Lebih jauh Novanto mengatakan, saat ini ada 16 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, kata dia, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga tengah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap empat RUU.
Novanto menambahkan, DPR juga sedang membahas terhadap 23 RUU bersama pemerintah. Dari 23 RUU itu, 13 di antaranya harus diselesaikan pada masa sidang ini.
Ke-13 RUU yang harus dikebut itu adalah RUU Perlindungan Pekerja Indonesai di Luar Negeri, RUU Wawasan Nusantara, RUU Kekarantinaan Kesehatan, RUU Terorisme, RUU KUHP, RUU PNBP, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perpajakan, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Arsitek, RUU Ekonomi Kreatif, RUU Pertanahan, serta RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.(boy/jpnn)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengimbau seluruh wakil rakyat di lembaga yang dipimpinnya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Korupsi Dana CSR, KPK Periksa Pihak OJK dan TA Heri Gunawan
- Komisi III DPR Segera Datangi Kapolda Kalbar, Ada Apa?
- Lola Nelria Desak Polri Pidanakan Ipda YF yang Menyuruh Pacarnya Pramugari Aborsi
- Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Pengecer Elpiji 3 Kg Kembali Berjualan, Anggota DPR Arisal Aziz: Presiden Prabowo Mendengarkan Jeritan Rakyat