Awas! 3 Daerah Ini Paling Rawan Konflik Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam mengatakan hanya dua wilayah yang mendapat kategori aman dalam penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti. Dua wilayah tersebut adalah Bali dan Bangka Belitung (Babel).
Selebihnya menurut Muqowam, cukup rawan dan rawan. "Mengerikan dari 269 daerah yang ikut pilkada serentak, hanya dua provinsi yang tingkat kerawanannya mendapat kategori aman," kata Akhmad, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (4/12).
Mengutip peta kerawanan TPS pilkada serentak yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), senator asal Jawa Tengah itu mengatakan, dari sisi profesionalitas penyelenggara, ada tiga wilayah yàng paling rawan konflik. "Ini data Bawaslu. Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara merupakan daerah paling rawan konflik pilkada," ujarnya.
Dia menjelaskan, indek kerawanan pilkada (IKP) meliputi profesionalitas, politik uang dan pengawasan. "Dari pengawasan ini menyebabkan lima kerawanan meliputi politik uang, keterlibatan aparatur negara, ketersediaan logistik pemungutan, penghitungan suata dan akurasi data," ujarnya.
Selain itu, Muqowam juga mengkritisi 13 daerah peserta pilkada yang dia duga sengaja menahan pencairan anggaran pilkada di APBD masing-masing daerah. Satu diantaranya ujar Muqowan adalah Pekalongan, Jawa Tengah.
"DPD minta Mendagri memberi sanksi terhadap Pemda yang menghambat pencairan dana pilkada karena berpotensi mengganggu kelancaran pilkada," pungkas Akhmad. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam mengatakan hanya dua wilayah yang mendapat kategori aman dalam penyelenggaraan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPTD Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Sejumlah eks Anggota DPRD
- Kanwil Bea Cukai Jatim I Musnahkan Rokok & Miras Ilegal Senilai Miliaran, Tuh Lihat!
- ASABRI Jamin Para Purnawirawan Bisa Menikmati Masa Purnabakti dengan Tenang
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi