Awas! 3 Daerah Ini Paling Rawan Konflik Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam mengatakan hanya dua wilayah yang mendapat kategori aman dalam penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti. Dua wilayah tersebut adalah Bali dan Bangka Belitung (Babel).
Selebihnya menurut Muqowam, cukup rawan dan rawan. "Mengerikan dari 269 daerah yang ikut pilkada serentak, hanya dua provinsi yang tingkat kerawanannya mendapat kategori aman," kata Akhmad, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (4/12).
Mengutip peta kerawanan TPS pilkada serentak yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), senator asal Jawa Tengah itu mengatakan, dari sisi profesionalitas penyelenggara, ada tiga wilayah yàng paling rawan konflik. "Ini data Bawaslu. Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara merupakan daerah paling rawan konflik pilkada," ujarnya.
Dia menjelaskan, indek kerawanan pilkada (IKP) meliputi profesionalitas, politik uang dan pengawasan. "Dari pengawasan ini menyebabkan lima kerawanan meliputi politik uang, keterlibatan aparatur negara, ketersediaan logistik pemungutan, penghitungan suata dan akurasi data," ujarnya.
Selain itu, Muqowam juga mengkritisi 13 daerah peserta pilkada yang dia duga sengaja menahan pencairan anggaran pilkada di APBD masing-masing daerah. Satu diantaranya ujar Muqowan adalah Pekalongan, Jawa Tengah.
"DPD minta Mendagri memberi sanksi terhadap Pemda yang menghambat pencairan dana pilkada karena berpotensi mengganggu kelancaran pilkada," pungkas Akhmad. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam mengatakan hanya dua wilayah yang mendapat kategori aman dalam penyelenggaraan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?