Awas, Ada Risiko Politik Menanti di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat meragukan asumsi makro pemerintah dalam RAPBN 2021 tentang pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen bakal tercapai.

Menurutnya, pemerintah justru kelihatan lambat dalam menyerap dana APBN yang semestinya bisa menjadi penggerak perekonomian.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen dalam APBN 2021 masih menimbulkan pertanyaan besar, karena kita melihat peningkatkan Covid-19 berlanjut dan kemampuan penyerapan fiskal masih tanda tanya," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Orientasi Kepemimpinan (OKE) API Gelora secara daring yang diselenggarakan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Sabtu (15/8).

Tema diskusi dalam rangkaian OKE API Gelora itu adalah Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia. Sebagai pembicara lain adalah ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan.

Lebih lanjut Matnoer mengingatkan Presiden Jokowi becermin pada kasus Brazil. Presiden Brazil Jair Bolsonaro justru didemo rakyatnya karena dianggap salah dalam mengambil kebijakan ekonomi pada masa pandemi.

Meski Brazil masih memiliki ekonomi yang relatif stabil, namun ratusan ribu warganya meninggal akibat Covid-19. Rakyat Brazil pun mendemo Presiden Bolsonaro yang lebih mementingkan perekonomian ketimbang nyawa warga Negeri Samba itu.

"Ekonominya relatif stabil, tetapi angka Covid-19 naik terus sehingga mengakibatkan hilangnya warga negara (meninggal, red). Korban jiwanya banyak, sehingga Presiden Brasil didemo besar-besaran oleh rakyatnya. Ini pelajaran yang harus kita pelajari, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi," katanya.

Matnoer pun mewanti-wanti Presiden Jokowi memikirkan matang-matang soal langkah pemerintah yang terkesan lebih mementingkan ekonomi ketimbang mengatasi pandemi. Sebab, kesalahan mengambi kebijakan bisa memicu kondisi fatal.