JPNN.com 
Awas! Akal-akalan Perpu Cipta Kerja Menyengsarakan Rakyat
Meskipun demikian, UU Cipta Kerja yang diputuskan oleh MK sebelumnya lebih melayani dan memfasilitasi kepentingan koorporasi dan pemodal sehingga rakyat menolak penerapan UU Cipta Kerja.
"Perppu ini secara tidak langsung menjadi sebuah pembangkangan terhadap konstitusi dan merendahkan institusi MK," kata Achmad.
Achmad menegaskan seharusnya MK bereaksi terhadap terbitnya Perppu ini karena perintah sedang mempertontonkan kekuasaannya dengan mempermainkan rasa kegentingan situasi geopolitik.
Karena itu, Perppu Cipta kerja Nomor 2 tahun 2022 diprediksi akan ditolak publik.
"Pemerintah harusnya khawatir bila publik kembali marah dan berniat aksi massal kembali karena kemarahan publik di 2023 akan menambah berat ekonomi di tengah ancaman resesi," tegas Achmad.(mcr28/jpnn)
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah sangat berambisi untuk menerapkan UU Cipta Kerja.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Demi Ekosistem Musik, Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiel Pasal UU Hak Cipta ke MK
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
.jpeg)
