Awas Blunder, Jokowi!

jpnn.com - JAKARTA - Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bersih dari korupsi, bekerja profesional dan signifikan buat perekonomian masyarakat. Setidaknya, hal itulah yang harus terjadi jika mengikuti proses seleksi calon menteri yang dilakukan Jokowi-JK sejauh ini. 

"Idealnya ya seperti itu," kata pengamat politik dari Dharma Andalas Padang, Indra Nofi, di Jakarta, Minggu (19/10). 

Menurut Indra, dengan dilibatkannya pelaku pemerintahan di daerah (setingkat walikota/bupati dan anggota DPRD), kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyaring nama calon menteri, masyarakat sudah pasti berharap kabinet Jokowi-JK nantinya adalah best of the best. 

"Di awal, Jokowi sudah memutuskan, akan mengisi kabinet dengan komposisi prioritas untuk profesional. Dari 18 (profesional)-16 (partai), diubah pun jadi 18-15. Ini sinyal positif," ujar Indra.

Putra daerah pun ikut terlibat. Terbukti, sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD pernah mengaku di media ini, mereka mendapat telepon dari pihak Jokowi-JK, untuk dicarikan 2-3 putra terbaik daerah buat dipertimbangkan menjadi calon menteri.

"Puluhan nama calon menteri pun sudah disetorkan Jokowi-JK ke KPK untuk ditelusuri keterlibatannya dalam kasus korupsi. Ini menambah bagus sinyal yang ada," tandas Indra.

Namun penilaian positif yang sudah mulai melekat di masyarakat itu, kata Indra, bisa jadi Bom Waktu buat Jokowi-JK. "Jika saja saat pengumuman kabinet Jokowi melakukan blunder, memilih menteri yang bermasalah, diragukan masyarakat, semua bisa berantakan. Citra ataupun kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi-JK langsung berubah. Itu bisa membahayakan perjalanan pemerintahan Jokowi-JK," simpul Indra. (adk/jpnn)