Awas, Hati-hati Ratifikasi Hukum Internasional

JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati meratifikasi konvensi hukum internasional ke dalam hukum nasional, karena bila tidak, bisa jadi bumerang bagi kepentingan nasional. “Kalau tidak hati-hati, justru akhirnya merugikan kepentingan nasional,” tegas pakar hukum internasional Prof Dr Hikmahanto Juwana dari Univeritas Indonesia (UI) dalam diskusi ilmiah bertajuk “Peranan Hukum Internasional bagi Kepentingan Nasional,” di Jakarta, Kamis (23/10).

Selain Hikmahanto, hadir sebagai pembicara Prof Sunaryati, Sekjen Komisi Hukum Nasional Prof Mardjono Reksodiputro dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu Arif Havas Oegroseno. Hikmahanto mencontohkan, dalam ratifikasi hukum internasional yang ditandatangani Indonesia mengenai larangan subsidi bagi produk pertanian, ternyata hasilnya sangat merugikan para petani Indonesia karena hampir 60% petani Indonesia masih miskin.

"Sementara secara diam-diam pemerintah AS masih memberikan subsidi bagi petani jagung mereka. Karena itu pemerintah harus hati-hati, tapi jangan takut terhadap hukum internasional," katanya memperingatkan.

Hikmahanto menyarankan, sebelum suatu hukum internasional diratifikasi, harus dilihat bagaimana penegakan hukum dan dana yang akan disiapkan oleh pemerintah.