Awas, Jangan Sampai HTI Masuk ke Bali

jpnn.com, DENPASAR - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Peduli NKRI menggelar aksi damai di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Rabu (30/10). Massa dalam aksinya menyuarakan penolakan atas keberadaan organisasi radikal termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Ketua Forum Peduli NKRI Bima Moka Jatmika mengatakan, puluhan masa yang menggelar aksi damai ini datang dari sejumlah masyarakat lintas agama, suku dan ras yang ada di Bali. "Pergerakan ini merupakan panggilan hati nurani kami yang datang dari berbagai kelompok," katanya.
Bima menjelaskan, aksi damai itu sebagai respons atas demonstrasi beberapa pihak pascapembakaran bendera bertuliskan tauhid simbol HTI. Menurutnya, aksi demonstrasi berlebihan untuk menyikapi pembakaran bendera merupakan bagian dari upaya menjual isu agama demi panggung politik.
"Untuk pembakaran bendera yang dilakukan sahabat kami itu (Banser, red) memang harus dilakukan. Karena itu adalah bendera HTI. Mabes Polri menyatakan itu bendera HTI," tegasnya.
Bima menegaskan, Forum Peduli NKRI juga mengharapkan HTI tak masuk ke Bali. Menurutnya, Forum Peduli NKRI sepakat dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang secara tegas menolak organisasi pengusung sistem khilafah itu.
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ketua PBNU bahwa yang harus kita lawan adalah ideologi khilafah itu sendiri. Karena hanya Pancasila yang berlaku di Indonesia," tegasnya.(rb/mar/mus/JPR)
Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Peduli NKRI menggelar aksi damai di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Rabu (30/10) untuk menentang HTI.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamenpar Ni Luh Puspa Petakan Potensi Wisata di Bali Timur, Ini Tujuannya
- Pesawat Airfast Bermasalah saat Pendaratan, Runway Bandara Ngurah Rai Ditutup Sementara
- 3 Residivis Kasus Narkoba di Bali Berulah Lagi
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja
- Istri Mantan Atlet Australia Ingin Suaminya Ikut Diadili dalam Kasus Prostitusi
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini