Awas, Konflik Lahan Makin Panas

Upaya BPN untuk percepatan penyelesaian konflik pertanahan juga tidak ada kemajuan. Padahal, dengan melihat kompleksnya persoalan, BPN mestinya mengajak dan koordinasi penyelesaian konflik dengan para aktor yang terlibat/berkepentingan yaitu sejumlah kemeterian dan lembaga pemerintah, perusahaan, masyarakat korban.  Urusan ini mestinya dalam unit kerja yang khusus untuk mempercepat penyelesaian.

Iwan juga membeberkan, kulkur di internal BPN juga tidak mendukung penyelesaian konflik lahan. Selama ini, kata dia, beredar pandangan di internal BPN bahwa para birokrat BPN di level kabupaten, provinsi hingga ke pusat yang masuk ke dalam Bagian Urusan Konflik Pertanahan adalah birokrat yang dianaktirikan bahkan "disingkirkan".

Menurutnya, para korban konflik juga rawan menjadi korban penipuan akibat dari  tidak jelasnya koridor penyelesaian dan tersebarnya kewenangan pertanahan yang ada. Banyak ditemukan para korban konflik agraria justru juga menjadi korban penipuan dalam penyelesaian konflik agraria.

"Penipuan itu misalnya soal dana-dana penyelesaian konflik yang dikutip kepada para korban dari pihak-pihak yang menjanjikan penyelesaian.