Awas Manipulasi Verifikasi Honorer
Menanti Janji Pemerintah Sahkan RPP April
Kamis, 01 Maret 2012 – 06:27 WIB
Titik kecurangan yang berpotensi meramaikan kembali kebijakan pengangkatan honorer ini adalah praktek titip-titipan tenaga honorer baru. Tenaga honorer ini benar-benar baru. Jika tidak teliti memverifikasi, honorer yang benar-benar baru ini bisa menggusur nama tenaga honorer kategori 1 maupun 2.
Anggota PB DKHI Eko Mardiono menjelaskan, pemerintah harus teliti dalam menjalankan proses verifikasi. "Kan tidak serta merta setelah disahkan, akan langsung ada pengangkatan," ujar guru honorer asal Surabaya itu. Dia mengatakan, upaya pemerintah untuk memverifikasi daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer harus dikawal dengan seksama.
Dia mencontohkan, di Kota Surabaya saat ini ada 19 tenaga honorer kategori 1 dan lebih dari seribu tenaga honorer kategori 2. Untuk itu, Eko mengatakan di Kota Surabaya akan dilakukan verifikasi untuk pengangkatan honorer kategori 2. "Karena kategori 1 yang jumlahnya 19 itu terselip. Tapi yang kategori 2 itu tidak terselip. Terselip kok jumlahnya ribuan," kata dia.
Selain di Kota Surabaya, Eko juga menemukan kasus jumlah tenaga honorer yang bukan main banyaknya. Diantaranya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dimana jumlah seluruh tenaga honorer kategori 1 dan 2 mencapai tiga ribu orang lebih. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi tenaga honorer kategori 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta mencapai enam ribu orang lebih. Dia menjelaskan, hampir di seluruh daerah harus dilakukan verifikasi karena jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang.
JAKARTA - Pemerintah memasang target pengesahan RPP (rancanan peraturan pemerintah) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS bulan depan.
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad