Awas Penipuan Berkedok Kementerian Baru

jpnn.com - PEKANBARU - Beberapa orang dari sebuah lembaga yang menyebut dirinya sebagai Kementerian Sumber Daya Manusia RI menggelar konferensi pers di Pekanbaru, Rabu (18/3). Prof Dr E Irwannur Latubual MM MH Phd mengaku sebagai calon tunggal menteri dari lembaga yang bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Peningkatan Pengembangan Ekonomi Daerah Republik Indonesia (BSDMIP2EDRI).

Anehnya, pada 2011 silam, legalitas lembaga ini keabsahannya dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hingga Istana Presiden. Bahkan saat itu aparat kepolisian diperintahkan untuk mengusut lembaga ini karena mencatut nama Presiden dan menggunakan simbol-simbol negara. Bisa jadi ini adalah modus yang sama dan diulang kembali oleh orang yang sama.  

BSDMIP2EDRI menggelar konferensi pers di Hotel Arya Duta, Pekanbaru Rabu (18/3) siang. Di dalam ruangan itu terpampang spanduk bertulisan ''Calon Tunggal Menteri Badan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Prof Dr E Irwannur Latubual MM MH Phd dan Bapak Rian Andi (Asisten I Staf Khusus Wapres RI). Dalam Rangka Konferensi Pers Kementerian Sumber Daya Manusia Republik Indonesia.''

Dalam acara itu, lembaga ini mengundang Kapolda Riau dan Gubernur Riau, namun perwakilan dua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini tidak hadir. Irwanur hadir di lokasi konferensi pers sekitar pukul 14.00 WIB. Ia didampingi oleh Ismail Rajab Pane orang yang ditunjuk sebagai Kakanwil Kementrian BKSDM Riau. Konferensi pers ini akan menyosialisasikan keberadaan mereka di Riau.

Pantauan Riau Pos, konferensi pers ini berlangsung formal, beberapa orang yang hadir mengaku ingin melihat apa bentuk lembaga tersebut. Apalagi beberapa di antaranya diproyeksikan untuk membentuk kantor wilayah di Aceh dan Kalimantan.

Dalam paparannya, Irwanur menyebut kementerian yang akan dipimpinnya memiliki sejarah berkembang dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ''Kementerian ini dibentuk berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang revisi BSDMIP2EDRI,'' jelasnya seperti dilansir Riaupos.co (JPNN Group).

Pembentukan ini, katanya lagi sudah dikoordinasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengklaim, Jokowi sepakat kementeriannya harus ada.

''Diperbolehkan Menko PMK pembentukan ini sesuai undang-undang yang ada,'' katanya. Dikatakan Irwanur, restu Presiden Jokowi didapatnya dua hari sebelum pelantikan presiden.