Awas, Rekening Liar untuk Simpan SILPA

Alasannya, sangat tidak adil jika para pejabat Pemda bisa menikmati uang rakyat sementara layanan publik terlantar. “Karena publik berhak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya yang baik. Tapi bagaimana jika dana untuk pelayanan itu justru digunakan pejabat daerah? Jadi harus ada sanksi yang jelas, bukan sekedar ditutup rekeningnya,” tandasnya.

Nur Alam juga  mengatakan, penggunaan rekening bukan tidak mungki untuk kepentingan pencucian uang. “Dan money laundering itu sebenarnya bisa dilacak. Apalagi banyak dana daerah yang disimpan di BPD ternyata juga digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jika memang ada rekening resmi, mengapa harus ada rekening liar jika niatnya tidak untuk disalahgunakan,” tandasnya.(ara/jpnn)