Awas! Satgas Pilkada KPK Incar Penyelenggara Negara
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau penyelenggara negara jelang Pilkada Serentak 2018. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut peran satgas pilkada bentukan lembaga antirasuah itu sangat terbatas.
"KPK juga buat satgas, tapi kami menyadari peran kami sangat terbatas," kata Agus saat rapat konsultasi pimpinan DPR dengan KPK, pemerrintah, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
Agus menjelaskan, KPK hanya bisa melakukan tindakan kepada penyelenggara negara. Selain itu, KPK bergerak jika ada unsur kerugian negara.
Lebih lanjut Agus menuturkan, pimpinan KPK juga sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, Jenderal Tito juga menyampaikan keprihatinannya mengenai sistem pemilu yang boros sehingga bisa menyebabkan money politics.
Polri pun meminta agar ada penegakan hukum supaya memberikan efek jera. "Mudah-mudahan ke depan seperti saran Kapolri, sistem penyelenggaran pemilu yang boros dan menyebabkan politik uang bisa dikaji lagi," ujar Agus.(boyjpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau penyelenggara negara jelang Pilkada Serentak 2018.
Redaktur & Reporter : Boy
- Abraham Samad Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut dan PSN PIK 2 ke KPK
- Laporan Kekayaan Raffi Ahmad Terungkap, Sebegini Total Hartanya
- Eks Pimpinan KPK dan Aktivis Laporkan PSN PIK 2 ke KPK, Sebut Ulah Jokowi
- Wahai Dirut Bank Bengkulu, Berapa Uang yang Diberikan kepada Rohidin Mersyah untuk Pilkada?
- KPK Merilis Kekayaan Raffi Ahmad, Sebegini Hartanya
- Kementerian Hukum Lengkapi Administrasi Pulangkan Paulus Tannos