Awasi Dana Proyek Kehutanan di Daerah
Selasa, 18 Mei 2010 – 14:49 WIB
JAKARTA- Pemerintah pusat didesak untuk memperketat pengawasan penggunaan dana proyek kehutanan di daerah. Pasalnya, banyak ditemukan penyimpangan penggunaan dana proyek tersebut. Kondisi itu diperparah lagi dengan tidak sinkronnya kebijakan kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan kabupaten/kota. Adiaman mengaku sudah puluhan tahun berkutat dengan Kehutanan, dan melihat jelas banyaknya mafia dalam proyek-proyek pusat ke daerah. Adiaman meminta agar pusat memberikan sanksi tegas bagi pemda yang menyelewengkan anggarannya, baik hukum maupun penghentian bantuan.
"Pusat jangan membiarkan dana-dana yang sudah dikucurkan ke daerah. tetapi harus dilakukan pengawasan yang ketat. Saya tahu benar kalau sebagian besar dana Kehutanan di daerah banyak yang bocor," kata Marsekal (Purn) Adiaman dalam RDP dengan pejabat eselon I Kementerian Kehutanan, Selasa (18/5).
Dia juga berani bertaruh di seluruh provinsi serta kabupaten/kota penerima dana proyek Kehutanan tidak ada yang menyalurkannya 100 persen. "Lebih banyak tak jelasnya daripada yang jelasnya. Makanya banyak program pemerintah yang gagal karena dananya tidak digunakan sebagaimana mestinya," kritiknya.
Baca Juga:
JAKARTA- Pemerintah pusat didesak untuk memperketat pengawasan penggunaan dana proyek kehutanan di daerah. Pasalnya, banyak ditemukan penyimpangan
BERITA TERKAIT
- Si Rambut Kucir Bubarkan Diskusi FTA, Refly Harun Singgung Konspirasi dan Pengalihan Isu Fufufafa
- Korupsi di Kemenaker, Eks Anak Buah Cak Imin Dituntut Penjara Hampir 5 Tahun
- Darurat Gangster, Polisi Terbitkan 6 Titik Rawan di Kota Semarang
- Petinggi Smelter Ungkap Proses Kerja Sama PT Timah dengan Smelter Swasta
- Bos Smelter Ungkap Fakta Soal Kerja Sama dengan PT Timah Hingga Setoran CSR
- Pelajari Ekosistem JKN di Indonesia, Perwakilan Asal Jepang Kunjungi BPJS Kesehatan