Awasi Dana Proyek Kehutanan di Daerah
Selasa, 18 Mei 2010 – 14:49 WIB
JAKARTA- Pemerintah pusat didesak untuk memperketat pengawasan penggunaan dana proyek kehutanan di daerah. Pasalnya, banyak ditemukan penyimpangan penggunaan dana proyek tersebut. Kondisi itu diperparah lagi dengan tidak sinkronnya kebijakan kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan kabupaten/kota. Adiaman mengaku sudah puluhan tahun berkutat dengan Kehutanan, dan melihat jelas banyaknya mafia dalam proyek-proyek pusat ke daerah. Adiaman meminta agar pusat memberikan sanksi tegas bagi pemda yang menyelewengkan anggarannya, baik hukum maupun penghentian bantuan.
"Pusat jangan membiarkan dana-dana yang sudah dikucurkan ke daerah. tetapi harus dilakukan pengawasan yang ketat. Saya tahu benar kalau sebagian besar dana Kehutanan di daerah banyak yang bocor," kata Marsekal (Purn) Adiaman dalam RDP dengan pejabat eselon I Kementerian Kehutanan, Selasa (18/5).
Dia juga berani bertaruh di seluruh provinsi serta kabupaten/kota penerima dana proyek Kehutanan tidak ada yang menyalurkannya 100 persen. "Lebih banyak tak jelasnya daripada yang jelasnya. Makanya banyak program pemerintah yang gagal karena dananya tidak digunakan sebagaimana mestinya," kritiknya.
Baca Juga:
JAKARTA- Pemerintah pusat didesak untuk memperketat pengawasan penggunaan dana proyek kehutanan di daerah. Pasalnya, banyak ditemukan penyimpangan
BERITA TERKAIT
- Honorer yang Sulit Daftar PPPK Tahap 2 Bisa Praktikkan Solusi MenPAN-RB
- PT KSEI Gandeng Yayasan Felix Maria Go Bagikan Susu dan Biskuit Bergizi di NTT
- Menteri Impas: 16 DPO Internasional Ditangkap Sepanjang 2024
- Waka MPR Sebut Layanan & Kualitas Kesehatan Masyarakat Harus Direalisasikan
- Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung, Pertamina: Memiliki Manfaat Besar
- PKB Jakarta: Pembatalan Penutupan Koridor 1 TransJakarta Langkah Bijak