Awasi Penggunaan BOS, Gandeng KPK

Untuk keterlibatan KPK sendiri, bisa dimanfaatkan guna mengawasi apakah dugaan kecurangan  penggunaan dana BOS sudah masuk ketegori tindak pindaha korupsi atau bukan. Selain itu, KPK juga bisa menjalankan fungsinya untuk mengedukasi pihak sekolah supaya tidak teledor dalam menggunakan dana BOS.

Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melaporkan kecurangan penggunaan dana BOS ini, diharapkan tidak ada lagi kasu-kasus penggelapan dana BOS. Program pengawasan penggunaan dana BOS kerjasama Kemendikbud dengan KPK ini dijadwalkan akan diresmikan tahun depan.

Suyanto juga mengatakan, selain menampung laporan dari masyarakat, program ini juga menampung laporan penggunaan dana BOS dari pihak sekolah. Dengan adanya pelaporan secara online ini, Kemendikbud akan mudah memantau penggunaan dana BOS di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, pemerintah tahun ini menyediakan dana BOS sebesar Rp 22,4 triliun. Pengucuran dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali. Saat ini adalah masa pengucuran dana BOS triwulan ketiga (Juli-September). Pengucuran berikutnya untuk triwulan keempat dimulai September hingga Oktober.