Awasi Pilpres dengan Matar

jpnn.com - JAKARTA - Founding Fathers House (FFH) dan komunitas kampus dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, siap mengamankan pilpres 9 Juli nanti. Mereka sepakat untuk mengawal Pilpres agar berlangsung jujur dan adil.

Untuk melakukan pengawasan, FFH rencananya akan menyebar relawan yang berasal dari komunitas kampus tersebut ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dengan aplikasi yang diberi nama “Matar” singkatan dari Mata Rakyat.

"Matar sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang berarti ibu pertiwi. Dan FFH bersama komunitas kampus akan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS-TPS menggunakan gadget berteknologi tinggi. Dengan aplikasi sistem Matar yang kami ciptakan khusus untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, maka kecurangan dan data otentik di lapangan dapat diperoleh real time,” ujar Sekjen FFH, Syahrial Nasution, di Jakarta, Minggu, (06/07).

Dijelaskannya, aplikasi sistem Matar yang diciptakan FFH akan mampu mendata tingkat partisipasi pemilih, merekam aktivitas di TPS, kecenderungan pemilih (exit poll) dan perhitungan quick count.

Berbeda dengan sistem pengawasan dan survey yang dilaksanakan manual, aplikasi sistem Matar berbasis GPS dan GPRS. Pendataan responden juga sangat ketat karena menampilkan foto dan sidik jari.

“Termasuk aktivitas recording (merekam) pada setiap penandatanganan berita acara hasil pemungutan suara oleh petugas TPS, pengawas dan saksi. Termasuk jika ada kejadian luar biasa. Sehingga, dengan penandaan GPS dan sistem berjenjang dalam pengiriman data berbasis GSM, diharapkan tidak akan ada manipulasi baik secara metodologi maupun akurasi data,” urainya.

Lebih lanjut menurut Syahrial, target FFH dan komunitas kampus melaksanakan penilitian dan pengawasan pemungutan suara Pilpres 2014 berbasiskan IT adalah untuk mengawal kualitas demokrasi agar berlangsung jujur dan adil. Sehingga, keberhasilan penelitian dan pengawasan Pilpres 2014 berbasiskan IT ini dapat mendorong dilaksanakannya e-voting pada Pemilu 2019 mendatang.

“Pemilu di India di mana pemilihnya mencapai 800 juta orang, sudah mampu menggunakan e-voting. Kualitas demokrasi pelaksanaan pemilunya menjadi jauh lebih baik. Jadi, tidak ada alasan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Dan rakyat jangan lagi harus mendengar ribut-ribut urusan KPU yang selalu dinilai lambat soal pengiriman logistik pemilu setiap lima tahun,” paparnya.