Awasi Sektor Laut, KKP Gandeng KPK

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi, Selasa (17/2).

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan, gerakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan di sektor kelautan di Indonesia. Pasalnya, banyak hasil laut yang kerap dicuri.

"Kejahatan illegal fishing sebenarnya lebih luar biasa, kalau tenggelamkan nggak ada yang nyari. Ini lebih bahaya, sudah ratusan triliun uang kita hilang dari situ," ungkap Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (17/2).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, kejahatan di laut juga perlu diawasi. Saat ini, kata dia, kejahatan korupsi sudah mewabah di mana-mana.

"Untuk diketahui bersama, Indonesia  besar dan kaya, tapi rakyatnya tidak sejahtera, karena korupsi di mana-mana, pengangguran di mana-mana," terangnya.

Nantinya gerakan ini terbagi dua, yakni di tingkat pusat dan provinsi. Di pusat, ruang lingkupnya meliputi penetapan batas laut, integrasi sistem perencanaan nasional penggunaan ruang laut dan sumber daya alam, perlengkapan aturan Undang-Undang serta pengembangan kapasistas kelembagaan.

Sementara, di tingkat provinsi, ruang lingkupnya menyangkut penyusunan tata ruang wilayah laut, perbaikan perizinanan, pelaksanaan kewajiban dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Zulkarnain mengingatkan, penyelamatan sektor kelautan juga mesti melibatkan bantuan dari masyarakat. "Semua pihak juga harus membantu mengatasi, bukan hanya pemerintahan saja. Ini melibatkan elemen bangsa," tegas Zulkarnain. (chi/jpnn)