Ayo Dorong MKD Garap Papa Novanto Lagi soal Absensi
jpnn.com - JAKARTA - Bekas Ketua DPR Setya Novanto kembali jadi omongan bernada miring. Kali ini penyebabnya adalah dugaan pemalsuan tanda tangannya dalam daftar absensi rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (22/4). Sebab, pada hari itu posisi Novanto ada di Manado, Sulawesi Utara.
Pengamat politik pun menyebut Novanto mestinya kembali berurusan dengan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terkait dugaan pemalsuan tanda tangan itu. Menurut pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, MKD sudah seharusnya bergerak mengusut dugaan pelanggaran etika dalam pemalsuan tanda tangan untuk absensi paripurna itu.
Menurut Said, ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat juga berkaitan dengan etika. Karenanya meski belum ada aduan soal dugaan pemalsuan tanda tangan itu, namun sudah menjadi tugas MKD untuk mengusutnya.
"Kehadiran anggota dalam setiap rapat tidak memerlukan pengaduan karena MKD wajib mengawasi kehadiran anggota DPR dalam rapat," ujar Said di Jakarta, Kamis (25/2).
Ia menambahkan, MKD tidak boleh menutup mata terhadap kasus itu. Sebab, posisi Novanto adalah ketua Fraksi Golkar yang mestinya hadir dalam paripurna yang agendanya pengambilan keputusan atas sebuah rancangan undang-undang (RUU).
Selain itu Said menegaskan, Novanto mestinya juga mendahulukan tugas-tugas kedewanan ketimbang urusan internal partai dan ambisi politik untuk menjaid ketua umum Golkar. Karenanya, sudah semestinya ada sanksi, termasuk anggota DPR yang sering menitipkan tanda tangan absensi.
"Sanksi yang diberikan atas ketidakhadiran jangan pandang bulu. Proses saja semua yang terindikasi bermasalah (soal absensi)," tandas Said.
Sebelumnya Novanto sudah dua kali digarap MKD karena dugaan pelanggaran etika. Yang pertama adalah pertemuannya dengan pengusaha judi AS, Donald Trump. Sedangkan yang kedua adalah dugaan Novanto mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Belakangan kasus itu beken dengan sebutan Papa Minta Saham.
- Kontrak Kerja PPPK 2024 Tanpa Putus demi Keadilan, Semoga Dikabulkan
- Aryudha Berani Memastikan Nasib Honorer Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Pengumuman PPPK Guru, Peserta Kode R2 Kaget, Kini Misterinya Bukan Cuma soal Gaji
- Menhut Raja Juli Bertemu Perwakilan CSO, Bahas Soal Pengelolaan Hutan Adat
- Oknum Dosen Lakukan Pelecehan Sesama Jenis di Mataram, Sahroni Geram!
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?