Ayo Pilih Mana, Kembalikan Mobdin atau Potong Gaji?
Misalnya, masih menggunakan mobil pinjam pakai, tetapi di sisi lain juga menerima tunjangan transportasi.
Bila hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin di kemudian hari mereka kena tudingan menerima fasilitas ganda. Akibatnya, mereka akan repot sendiri.
Sayangnya, saat dikonfirmasi mengenai besaran tunjangan transportasi, Masduki memilih berhati-hati.
Menurut dia, besaran tunjangan bukan kemauan DPRD. Namun, ada pihak ketiga yang menentukan. Dalam hal ini juru taksir.
"Tidak usah berandai-andai. Usulan nanti itu dari pemkot. Kalau usulan dari kami, nanti dikatakan kemahalan," urainya.
Penaksiran besaran tunjangan diharapkan selesai pada akhir Juli.
Dengan demikian, pembahasan pasal per pasal perda yang mengatur tunjangan dewan itu bisa tuntas pada akhir Agustus.
Nanti pembahasan perda tersebut juga akan dikerjakan secara paralel dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017.(bil/c6/git/jpnn)
Polemik pinjam-pakai mobil dinas di DPRD Surabaya yang diubah dengan skema tunjangan transportasi sudah klir.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Polemik Mobil Dinas, Supian Suri Berpotensi Korupsi
- Soal Mobil Dinas Dipakai Mudik, Wamendagri Singgung Potensi Kerugian Negara
- Hidayat Arsani Ingin Anggaran Mobil Dinas Gubernur Babel Dialihkan Beli Ambulans
- Tolak Mobil Dinas Baru Seharga Rp 3 Miliar, Wali Kota Jogja: Uangnya Buat Penanganan Sampah
- Dedi Mulyadi Alihfungsikan Kendaraan Dinas Guburnur Jadi Mobil Rumah Sakit
- Polisi Tilang Pengemudi Mobil Dinas Fortuner BM 52 yang Viral, AKP Juni: Kami Tegur Keras