Ayo, Siapa Berani Membuat Gerakan Tolak Jokowi-Prabowo?
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menanggapi wacana pasangan Jokowi-Prabowo Subianto di Pilpres mendatang yang digaungkan Komunitas Jok-Pro 2024.
Diketahui, peresmian sekretariat Jak-Pro 2024 dilakukan pada Sabtu (19/6), yang dimotori Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) M Qodari.
Menurut Refly Harun, pasangan Jokowi-Prabowo belum tentu mampu menyelesaikan masalah di Indonesia.
"Buktinya sekarang setelah Prabowo terserap dalam kabinet, toh masih ada orang-orang yang tetap beroposisi, baik ke Jokowi maupun Prabowo," ujar Refly Harun di kanal YouTube pribadinya, Minggu (20/6).
Justru, kata Refly, yang penting adalah bagaimana pemerintah saat ini merealisasikan janji-janji konstitusional. Yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial.
"Kalau masih ada yang terintimidasi oleh negara, tidak terlindungi oleh negara, tidak mencerdaskan kita, maka kita bisa mengatakan pemerintahan ini tidak amanah," ucapnya.
Namun, tambahnya, untuk mengatakan amanah atau tidak itu harus ada indikator yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karenanya, Refly menyarankan bagi yang tidak setuju dengan gerakan Jak-Pro 2024 sebaiknya membuat gerakan tandingan, misalnya tolak Jokowi tiga periode, tolak presiden tiga periode atau tolak Jokowi-Prabowo.
Refly Harun menyarankan masyarakat membuat gerakan tandingan menolak Jokowi-Prabowo atau Jok-Pro 2024 karena melanggar konstitusi.
- Prabowo Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...
- Perdana di Rezim Prabowo, Belasan Ribu Napi Dapat Remisi
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI