Azis Minta Pemerintah Mendukung Proses Uji Klinik terhadap Vaksin Nusantara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan kepada para peneliti tentang alasan memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara.
Menurut Azis, pemerintah seharusnya mendukung dan mempermudah proses uji klinis vaksin nusantara. Sebab, vaksin yang tersebut merupakan produk dalam negeri dan telah lolos dalam uji klinis tahap satu.
“Pemerintah harus mempermudah proses uji klinis vaksin Nusantara,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (25/3).
Azis menjelaskan persediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal terbatas. Oleh karena itu, vaksin yang digagas oleh anak bangsa.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu meminta Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengeluarkan persetujuan untuk proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.
Azis menambahkan pemerintah harus mendukung pembiayaan penelitian vaksin Covid-19 dalam negeri, khususnya Vaksin Nusantara agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri.
Sebelumnya, eks menteri kesehatan Terawan Agus Putranto selaku penggagas Vaksin Nusantara telah melakukan tahap pertama dan mendapat dukungan banyak kalangan di antaranya sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.
“Perlu mendukung pengadaan vaksin yang lebih cocok dengan karakteristik orang Indonesia serta lebih terjamin kehalalannya,” ujar Azis.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Azis Syamsuddin meminta Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengeluarkan persetujuan untuk proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia