Azis: Pemilih dan Kandidat Harus Sama-sama Cerdas
jpnn.com, JAKARTA - Azis: Pemilih dan Kandidat Harus Sama-sama Cerdas
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung kolaboratif antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), KPU dan Bawaslu dalam menangani peredaran hoaks selama Pilkada Serentak 2020. Termasuk literasi digital yang dilakukan ketika institusi tersebut.
"Saya sepenuhnya mendukung kerja sama antara institusi Kemenkominfo, Bawaslu dan KPU. Ini langkah yang tepat sehingga pilkada serentak dapat terlaksana dengan kondusif, damai dan penerapan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku," kata Azis di Jakarta, Jumat (27/11).
Azis pun menekankan pentingnya penerapan protokol Covid-19 secara ketat, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas, sehingga proses pilkada bisa berjalan dengan tepat sesuai dengan semangat demokrasi.
"Saya mengimbau masyarakat agar cerdas memilih dalam pilkada kali ini, agar terlahir para pemimpin terbaik sesuai dengan semangat demokrasi," ujar legislator Partai Golkar itu.
Sementara terkait penerapan protokol kesehatan, Azis mengatakan bahwa kewajiban itu merupakan bentuk penghormatan pada demokrasi dan mencerdaskan bangsa, yaitu untuk saling melindungi.
"Ancaman Covid-19 wajib menjadi perhatian dengan penegakan protokol kesehatan," imbuh politikus asal Lampung ini.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan ini menjelaskan, persiapan yang matang dari lintas institusi termasuk penting dilakukan termasuk dari Polri dan TNI, sehingga kerawanan fisik dan non-fisik dapat dipetakan dengan baik dan bisa diantisipasi.
Azis Syamsuddin meminta Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dipersiapkan secara matang.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi