Azis Syamsuddin Dorong Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis untuk Menekan Mobilitas Mudik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk berkomitmen menjalankan kebijakan pelarangan mudik.
Seperti diketahui, aturan itu dimuat dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei 2021.
Penegasan Azis ini setelah munculnya kekhawatiran pemerintah yang tidak bisa menekan mobilitas masyarakat hingga 100 persen pada momen perayaan lebaran.
"Kami mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan teknis terkait pelarangan mudik Idul Fitri tahun 2021, sehingga pemda dan aparat keamanan dapat segera mengatur rencana untuk penyekatan pemudik," tegas Azis Syamsuddin, Selasa (20/4).
DPR juga mendorong pemda berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam menyiapkan strategi untuk memperketat pembatasan jalur yang dilewati untuk mudik.
Di samping itu mengawasi secara ketat titik-titik yang berpotensi menjadi tempat kumpul masyarakat guna mencegah adanya kerumunan massa.
"Peran serta Pemda penting untuk mempertimbangkan penutupan tempat wisata selama libur Lebaran, sebagai upaya membatasi tempat yang menjadi kerumunan masyarakat, mengingat tempat wisata akan menjadi salah satu target masyarakat untuk menghabiskan waktu selama libur lebaran," papar Azis.
Azis juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan libur Lebaran dengan berkegiatan di rumah saja, dan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga, sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Azis Syamsuddin khawatir pemerintah yang tidak bisa menekan mobilitas masyarakat hingga 100 persen pada momen perayaan lebaran di pertengahan Mei mendatang.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?