Azis Syamsuddin Dukung Rencana Kapolri Listyo Soal Penerapan Tilang Elektronik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengedepankan penegakan aturan lalu lintas berbasis elektronik atau tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE).
"(Saya) mendukung upaya Kapolri segera menerapkan ETLE secara nasional, mengingat sejauh ini marak terjadi kasus suap dalam proses tilang konvensional/fisik oleh oknum polisi yang berimplikasi pada kerugian kas negara serta jatuhnya citra kepolisian di mata masyarakat," kata Azis, Kamis (28/1).
Politikus Partai Golkar itu mendorong Polri untuk mengkaji secara komprehensif tentang mekanisme ETLE, serta mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana pendukung aturan tersebut di seluruh daerah sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Selain itu, Azis menegaskan Polri harus segera menyosialisasikan kepada masyarakat terkait ETLE sejak dini.
"Sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menyadari akan adanya aturan tersebut, dan tidak merasa dirugikan atas denda atau hukuman tilang yang diterimanya di kemudian hari," jelasnya.
Azis Syamsuddin mengingatkan Polri terkait potensi pelanggaran baru yang ditimbulkan dari diimplementasikannya ETLE, seperti terjadinya pemalsuan pelat nomor kendaraan oleh oknum pengendara, dan lainnya.
Pasalnya, ujar Azis, masih banyaknya kendaraan yang memalsukan pelat nomor dan merugikan orang lain akhir-akhir ini.
"Pemilik mobil merasa tidak melanggar aturan namun mendapatkan surat tilang. Bahkan, berbeda jenis kendaraan yang dimilikinya namun pelat dan alamatnya sama. Jangan sampai peristiwa ini terulang kembali," paparnya.(boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapatkan dukungan dari DPR. Oleh karena itu, perlu menyosialisasikan dan menyiapkan sarana prasarananya.
Redaktur & Reporter : Boy
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian
- Jenderal Sigit Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer