Azis Syamsuddin: Jangan Hanya Berhenti di TMII Saja
Inventarisasi kembali Aset-aset Milik Negara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.
Azis menilai hal itu merupakan langkah strategis yang diharapkan berdampak positif dalam pengelolaan aset negara.
"Pengambilalihan ini lantaran ada rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Artinya, sudah ada catatan, ada petunjuk agar dilakukan optimalisasi aset. Ini juga utuk kepentingan yang lebih besar terutama dalam sisi pengelolaan aset negara," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (8/4).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu menjelaskan bahwa dasar pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita selama ini berlandasakan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 51 tahun 1977.
"Saya sendiri dan mungkin rekan-rekan yang ada di DPR tidak mengetahui, berapa sebenarnya hasil yang didapat dari pengelolaan TMII,” jelasnya.
Dia menambahkan kalaupun memang bias dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka wajar apabila pemerintah mengambilalih.
“Terlebih itu adalah aset negara," ungkap mantan ketua Komisi III DPR RI ini.
Wakil ketua umum Partai Golkar ini pun meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno khususnya pemerintah atau lembaga terkait tidak berhenti dalam mengevaluasi aset-aset lain yang tidak optimal.
Azis Syamsuddin mendukung pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang diketahui milik keluarga Presiden Kedua RI Soeharto. Azis berharap pemerintah tidak hanya berhenti di TMII saja, melainkan juga melakukan inventarisasi ase
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia