Azis Syamsuddin Sebut Konsesi Lahan untuk Rakyat Jadi Bekal Kemandirian Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan konsesi lahan untuk dikelola Pemuda Muhammadiyah.
Dia berharap, kepercayaan yang diberikan membuahkan manfaat untuk kelangsungan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
"Ini tantangan. Tantangan yang diberikan Presiden Jokowi untuk Pemuda Muhammadiyah agar mengelola lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Jadi tidak hanya jago mengkritisi, tapi terampil dalam mengelola lahan," terang Azis Syamsuddin, Selasa (30/3).
Cara Presiden ini, sambung Azis, sebagai langkah mengejar percepatan redistribusi TORA. Ini berdarasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
"Mendistribusikan pengelolaan aset tanah yang totalnya berjumlah 4,5 juta hektare memang sudah ditunggu masyarakat. Apalagi aset itu mayoritas terlantar," terang Azis.
Berdasarkan data yang ada, mayoritas TORA terdiri atas bekas hak guna usaha dan tanah telantar (0,4 juta hektare) serta pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektare).
"Gagasan pengelolaan aset negara berupa lahan, khususnya yang selama ini di bawah kendali BUMN memang kami dorong untuk diberikan hak pengelolaannya pada masyarakat. Khususnya kelompok tani dan petani milenial. Agar lebih produktif dan membuka lapangan kerja baru," jelas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga berharap pemerintah pusat secepatnya menerima usulan penetapan tanah objek reforma agraria (TORA) Sigi.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan konsesi lahan untuk dikelola Pemuda Muhammadiyah.
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani